PENENTUAN PERAN KONSULTAN DALAM PEMBANGUNAN

NAMA            : MIRNA SINGGA

NPM               : 17 630 076

PENENTUAN PERAN KONSULTAN DALAM PEMBANGUNAN

Konsultan Pengawas

Konsultan adalah seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa

kepenasihatan (consultancy service) dalam bidang keahlian tertentu, misalnya

akuntansi, pajak, lingkungan, biologi, hukum, dan lain-lain. Perbedaan antara

seorang konsultan dengan ahli biasa adalah sang konsultan bukan merupakan

pegawai perusahaan sang pengguna layanan (client), melainkan seseorang yang

menjalankan usahanya sendiri atau bekerja di sebuah perusahaan kepenasihatan,

serta berurusan dengan berbagai pengguna layanan dalam satu waktu.

Konsultan pengawas adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik proyek (owner)

untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Konsultan pengawas dapat berupa

badan usaha atau perorangan. Perlu sumber daya manusia yang ahli dibidangnya

masing-masing seperti teknik sipil, arsitektur, mekanikal elektrikal, listrik dan

lain-lain sehingga sebuah bangunan dapat dibangun dengan baik dalam waktu

cepat dan efisien.

Konsultan pengawas dalam suatu proyek mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja.

Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan

proyek.

2. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk dapat dilihat oleh

pemilik proyek.

4. Konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik

proyek maupun kontraktor dalam proyek pelaksanaan pekerjaan.

4. Mengoreksi dan menyetujui gambar shop drawing yang diajukan kontraktor

sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek.

5. Memilih dan memberikan persetujuan mengenai tipe dan merek yang

diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek namun

tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat

sebelumnya.

Konsultan pengawas juga memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi

penyimpangan terhadap kontrak kerja.

2. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika pelaksana proyek tidak tidak

memperhatikan peringatan yang diberikan.

3. Memberikan tanggapan atas usul pihak pelaksana proyek.

4. Konsultan pengawas berhak memeriksa gambar shop drawing pelaksana

proyek.

5. Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan (site

Instruction)

6. Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor agar sesuai

dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya.

Konsultan pengawas biasa diadakan pada proyek bangunan dengan skala besar

seperti gedung bertingkat tinggi, bagian ini bisa merangkap dalam hal

management konstruksi didahului dengan kalimat yang disingkat MK namun

perbedaannya adalah MK mengelola jalanya proyek dari mulai

perencanaan,pelaksanaan sampai berakhirnya proyek sedangkan konsultan

pengawas hanya bertugas mengawasi jalanya pelaksanaan proyek saja. dalam

kondisi nyata dilapangan diperlukan kerjasama yang baik antara konsultan

pengawas dengan kontraktor agar bisa saling melengkapi dalam pelaksanaan

pembangunan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan misalnya kontraktor

dibatasi oleh waktu dalam melaksanakan pekerjaan jadi akan sangat terpengaruh

dari proses aproval material atau shop drawing dari konsultan pengawas.

2.2.  Pengertian Lelang

Istilah “lelang” berasal dari bahasa latin “auctio” yang berarti peningkatan harga

secara bertahap. Lelang telah dikenal sejak 450 tahun sebelum masehi. Beberapa

jenis lelang yang populer pada saat itu antara lain; lelang karya seni, lelang

tembakau, kuda dan lain-lain. Di indonesia lelang secara resmi dikenal pada tahun

1908 dengan berlakunya vendu reglement (peraturan lelang). dalam sistem

perundang-undangan indonesia, lelang digolongkan sebagai suatu cara penjualan

khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada umumnya.

Dalam Keputusan Mentri Keuangan RI No.304/KMK.01/2002 tentang petunjuk

pelaksanaan lelang bahwa, lelang adalah Penjualan barang yang terbuka untuk

umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara

penawaran harga secara lisan atau tertulis yang didahului dengan usaha

mengumpulkan peminat.

Lelang yang dilakukan terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara

tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai

harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Dari pengertian lelang

tersebut di atas, terdapat beberapa unsur dalam lelang :

1. Penjualan barang kepada umum yang dilakukan di muka umum;

2. Di dahului dengan pengumuman lelang atau mengumpulkan peminat atau

peserta lelang;

3. Dilaksanakan oleh dan atau dihadapan Pejabat Lelang dan olehnya dibuatkan

Risalah Lelang;

4. Dilakukan dengan penawaran atau pembentukan harga yang khas dan bersifat

kompetitif.Sebagai suatu institusi pasar, penjualan secara lelang mempunyai

kelebihan atau keunggulan karena penjualan secara lelang bersifat Built In

Control, Obyektif, Kompetitif, dan Otentik.

a. Built In Control, karena lelang harus dimumkan terlebih dahulu dan

dilaksanakan didepan umum. Berarti, pelaksanaan lelang dilakukan di

bawah pengawasan umum, bahkan semenjak lelang diumumkan apabila

ada pihak yang keberatan sudah dapat melakukan verzet. Hal ini dilakukan

supaya dapat menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

b. Objektif, karena lelang dilaksanakan secara terbuka dan tidak ada prioritas

di antara pembeli lelang atau pemohon lelang. Artinya, kepada mereka

diberikan hak dankewajiban yang sama. 

c. Kompetitif, karena lelang pada dasarnya menciptakan suatu mekanisme

penawaran dengan persaingan yang bebas di antara para penawar tanpa

ada tekanan dari orang lain sehingga akan tercapai suatu harga yang wajar

dan memadai sesuai dengan yang dikehendaki pihak penjual.

d.  Otentik, karena pelaksanaan lelang akan menghasilkan Risalah Lelang

yang merupakan akta otentik yang dapat digunakan oleh pihak penjual

sebagai bukti telah dilaksanakannya penjualan sesuai prosedur lelang,

sedangkan bagi pembeli sebagai bukti pembelian yang digunakan untuk

balik nama.

2.3 Pelaksanaan Lelang Pembangunan 

Pembangunan Gedung Perizinan kota Bandar Lampung dilaksanakan melalui

proses Lelang yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik

didahului dengan kalimat yang disingkat LPSE atau yang disebut dengan. LPSE

adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementrian atau Lembaga atau Satuan

Kerja Perangkat Daerah atau Institusi Lainnya untuk menyelenggarakan sistem

pelayanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik serta memfasilitasi Unit

Layanan Pengadaan didahului dengan kalimat yang disingkat ULP atau Pejabat

Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik.

ULP atau Pejabat Pengadaan pada Kementrian atau Lembaga atau Perguruan

Tinggi atau Badan Usaha Milik Negara didahului dengan kalimat yang disingkat

BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang

terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan barang

atau jasa secara elektronik. LPSE juga melayani regristasi penyedia barang dan

jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Pengadaan barang atau jasa secara elektronik akan meningkatkan transparasi dan

akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat,

memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring

dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna

mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang atau jasa

pemerintah.

Dasar Hukum pembentukan LPSE adalah Peraturan Presiden pasal 111 Nomor 54

tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang diubah menjadi

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang atau jasa

pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah didahului dengan kalimat yang

disingkat LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Barang atau

Jasa secara elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan

Pengadaan barang atau jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan

sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah

e-tendering yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala

LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering. Selain itu LKPP juga

menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (e-Catalogue) yang merupakan sistem

informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga

barang tertentu dari berbagai penyedia barang atau jasa pemerintah,proses audit

secara online (e-Audit) dan tata cara pembelian barang atau jasa melalui katalog

elektronik (e-Purchasing)15.     

Proses pelelangan melalui website LPSE bagi penyedia barang dan jasa dilakukan

beberapa tahap sebagai berikut :

1. Penyedia barang dan jasa mendaftar untuk mendapatkan ID dan Password

melalui internet

2. Penyedia barang atau jasa menerima balasan e-mail dari LPSE kota

Bandar Lampung dan mendownload pendaftaran

3. Penyedia barang atau jasa datang ke sekretariat untuk melakukan

verivikasi form pendaftaran dan membawa dokumen perusahaan yang

disyaratkan

4. Verivikator melakukan verifikasi terhadap form pendaftaran penyedia

barang atau jasa da dokumen perusahaan

5. ID dan Password diterima penyedia barang atau jasa jika semua isian

pendaftaran melalui internet sesuai dengan dokumen  perusahaan yang

dibawa saat verifikasi

6. Penyedia barang atau jasa melihat dan mencari paket yang ditayangkan

pada website LPSE Bandar Lampung

7. Penyedia baang atau jasa mendaftar untuk mengikuti proses lelang pada

website LPSE kota Bandar Lampung

8. Penyedia barang atau jasa mendownlad dokumen lelang pada website

LPSE kota Bandar Lampung

9. Penyedia barang atau jasa dan panitia pengadaan melakukan aanwijizing

melalui website LPSE kota Bandar Lampung

10. Penyedia barang atau jasa mengirim dokumen penawaran pada website

LPSE kota Bandar Lampung

11. Panitia pengadaan melakukan evaluasi penawaran penyedia barang atau

jasa

12. Panitia pengadaan melakukan verifikasi kebenaran data penyedia barang

atau jasa

13. Panitia pengadaan mengumumkan hasil evaluasi pada website LPSE kota

Bandar Lampung yang telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran

didahului dengan kalimat yang disingkat KPA

14. Penyedia barang atau jasa melihat pengumuman pelelangan di website

LPSE kota Bandar Lampung

15. Masa sanggah proses sanggahan pertama dilakukan melalui website LPSE

kota Bandar Lampung16

2.4 Proses Lelang 

Proses Lelang atau Pengadaan Jasa Pelaksana Kontruksi oleh Dinas Pekerjaan

Umum kota Bandar Lampung tahun 2014 memberitahukan prosedur pelaksanaan

lelang sebagai berikut:

1. Proses Lelang dilaksanakan dengan cara elektronik (Full E-Proc)

2. Peserta wajib memperhatikan jadwal setiap paket pekerjaan khususnya

tanggal dan batas akhir download dokumen lelang atau pengadaan dan

upload dokumen penawaran (jadwal lelang paket satu dengan paket

lainnya bisa jadi berbeda

3. Selama proses lelang peserta wajib selalu memperhatikan surat masuk

(inbox) dari surat elektronik (e-mail) perusahaan peserta (informasi

tambahan dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik didahului dengan

kalimat yang disingkat SPSE atau Kelompok Kerja didahului dengan

kalimat yang disingkat Pokja ULP disampaikan melalui e-mail yng

tercatat pada SPSE atau dokumen klualifikasi perusahaan 

4. Surat Penawaran, Dukungan Bank dan Jaminan Penawaran ditujukan

kepada : Pokja Pengadaan Jasa Pelaksana Kontruksi pada Satuan-Satuan

Kerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan 

5. Jaminan Penawaran dan dukungan Bank disampaikan dalam bentuk

softcopy hasil pemidaian (scan) yang dimasukkan dalam dokumen

penawaran

6. Jaminan Penawaran dukungan Bank asli disampaikan kepada Pokja ULP

pada saat pembuktian kualifikasi

7. Jaminan Penawaran minimal sebesar 2% (dua perseratus) dari nilai HPS

8. Jaminan Penawaran tidak diperlukan untuk paket pekerjaan yang memiliki

nilai HPS paling tinggi Rp. 2,5 Milyar (dua milyar lima ratus jut rupiah)

9. Jaminan Penawaran bersifat tanpa syarat (unconditional) diterbitkan oleh

perusahaan asuransi atau bank umum

10. Masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak

pembukaan penawaran

11. Masa berlaku jaminan penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender

sejak pembukaan penawaran

12. Dukungan Bank minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Harga

Perkiraan Sendiri didahului dengan kalimat yang disingkat HPS

13. Dukungan Bank wajib untuk semua paket pekerjaan pelaksana kontruksi

14. Persyaratan Peralatan dan Personil minimal dapat dilihat pada Lembar

Data Kualifikasi didahului dengan kalimat yang disingkat (LDK) dokumen

lelang atau pengadaan Bab V angka 4, 5 dan 7.

2.5 Pemenang Lelang

Pemenang Lelang adalah peserta lelang yang menyetujui harga tertinggi yang

ditawarkan oleh pemandu lelang (asflager). Pada lelang tertulis, peserta lelang

mengajukan penawaran harga barang yang dilelang pada amplop tertutup yang

nantinya akan dibacakan oleh panitia lelang.18

Pemenang lelang dilakukan dalam beberapa proses sebagai berikut:

1. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta

Panitia atau pejabat pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya

pelelangan umum dengan pasca kualifikasi atau adanya prakualifikasi dalam

rangka pelelangan umum untuk pengadaan yang kompleks, melalui media cetak,

papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bila memungkinkan

melalui media elektronik.19 

Isi pengumuman memuat sekurang-kurangnya :

a. nama dan alamat pengguna barang atau jasa yang akan mengadakan

pelelangan umum; 

b. uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang

akan dibeli; 

c. perkiraan nilai pekerjaan;

d. syarat-syarat peserta lelang umum; 

e. tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen pengadaan

2. Agar pengumuman secara luas pada butir (1) tersebut dapat mencapai sasaran

secara luas, efisien, dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat pengusaha

yang dituju, maka pengumuman diatur sebagai berikut : 

a. Pengumuman pelelangan atau prakualifikasi yang ditujukan kepada usaha

kecil termasuk koperasi kecil, menggunakan surat kabar dan siaran radio

pemerintah daerah atau swasta yang mempunyai jangkauan pembaca dan

pendengar sekurang-kurangnya di seluruh kabupaten atau kota yang

bersangkutan, serta memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi

untuk penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota kabupaten atau

kota yang bersangkutan dan papan pengumuman pengguna barang atau jasa.

Dalam hal di kabupaten atau kota yang bersangkutan tidak memiliki surat

kabar harus dipergunakan surat kabar terbitan ibu kota propinsi yang

bersangkutan; 20

b. Pengumuman pelelangan atau prakualifikasi yang ditujukan kepada

perusahaan atau koperasi bukan usaha kecil dengan menggunakan surat kabar

yang mempunyai jangkauan propinsi dan nasional. 

c. Serta memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi untuk

penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota kabupaten atau kota yang

bersangkutan dan papan pengumuman pengguna barang atau jasa serta

mengupayakan menggunakan media elektronik atau internet.

d. Calon peserta lelang dari propinsi atau kabupaten atau kota lain tidak boleh

dihalangi atau dilarang untuk mengikuti proses lelang di propinsi atau 

kabupaten atau kota lokasi pelelangan;

e. Dalam hal pelelangan umum dengan pascakualifikasi, apabila penyedia barang

atau jasa yang memasukan dokumen penawaran kurang dari 3 (tiga) maka

dilakukan pengumuman ulang;

f. Dalam hal pelelangan umum dengan prakualifikasi, apabila penyedia barang

atau jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan

pengumuman prakualifikasi ulang. Penyedia barang atau jasa yang telah lulus

prakualifikasi tidak perlu diprakualifikasi ulang;

g. Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman lelang, maka kepada :

1. panitia atau pejabat pengadaan dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi

dan atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. penyedia barang atau jasa yang terlibat dikenakan sanksi tidak boleh

mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun,

dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang 21

h. Pasca Kualifikasi dan Prakualifikasi

i. Penyusunan Daftar Peserta Lelang, Penyampaian Undangan dan

Pengambilan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang atau Jasa

j. Penjelasan Lelang 

k. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran

l. Evaluasi Penawaran

m. Pembuktian Kualifikasi

n. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan

o. Penetapan Pemenang Lelang

  3. Panitia atau pejabat pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang  

menguntungkan bagi negara dalam arti :

a.  Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam

dokumen pemilihan penyedia barang atau jasa;

b.  Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif;

c.  Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi

dalam negeri;

d.  Penawaran tersebut adalah terendah di antara penawaran yang memenuhi

syarat sebagaimana dimaksud dalam butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c).

4.  Calon pemenang lelang harus sudah ditetapkan oleh panitia atau pejabat

pengadaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pembukaan penawaran

dalam sistem satu sampul, atau atau 7 (tujuh) hari kerja setelah pembukaan

sampul II pada sistem dua sampul atau dua tahap.

5.  Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang lelang mengajukan harga

penawaran yang sama, maka panitia atau pejabat pengadaan meneliti kembali data

kualifikasi peserta yang bersangkutan, dan memilih peserta yang menurut

pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar, dan hal ini dicatat

dalam berita acara.

6.  Panitia atau pejabat pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada

pengguna barang atau jasa atau kepada pejabat yang berwenang mengambil

keputusan untuk menetapkan pemenang lelang, melalui pengguna barang atau

jasa. Laporan tersebut disertai usulan calon pemenang dan penjelasan atau

keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk

mengambil keputusan.

7. Usulan penetapan pemenang lelang disusun sesuai dengan urutannya dan harus

memuat :23

a. Nama dan alamat penyedia barang atau jasa;

b.  Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik;

c.  Nomor Pokok Wajib Pajak didahului dengan kalimat yang disingkat (NPWP). 

8. Pemenang lelang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan

berdasarkan usulan panitia atau pejabat pengadaan melalui pengguna barang atau

jasa. Pejabat yang berwenang segera menetapkan pemenang lelang dan

mengeluarkan surat penetapan penyedia barang atau jasa, serta menyampaikannya

kepada panitia atau pejabat pengadaan selambat-lambatnya:

a. Lima hari kerja untuk penetapan oleh pengguna barang atau jasa;

b. Empat belas hari kerja untuk penetapan oleh Menteri atau PanglimaTNI atau

Kapolri atau KepalaPND atau Gubernur atau Bupati atau Walikota atau

Dewan atau Gubernur BI atau Pimpinan BHMN atau Direktur Utama BUMN

atau BUMD.

Ketentuan butir a) dan butir b) terhitung sejak surat usulan penetapan pemenang

lelang tersebut diterima oleh pejabat yang berwenang menetapkan pemenang

lelang.

  9.  Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang lelang adalah :

a. Dokumen pemilihan penyedia barang atau jasa beserta adendum (bila ada);

b. Berita acara pembukaan penawaran didahului dengan kalimat yang disingkat

(BAPP);

c. Berita acara hasil pelelangan didahului dengan kalimat yang disingkat

(BAHP);

d.  Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan;

e.  Dokumen penawaran dari calon pemenang pelelangan dan cadangan calon

pemenang yang telah diparaf panitia atau pejabat pengadaan dan 2 (dua) wakil

peserta lelang;

f. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang lelang dan

mengakibatkan penawaran atau jaminan penawaran habis masa berlakunya,

maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta lelang untuk

memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran. Calon pemenang

lelang dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

g. Pengumuman Pemenang Lelang. Pemenang lelang diumumkan dan

diberitahukan oleh panitia atau pejabat pengadaan kepada para peserta

selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan

penyedia barang atau jasa dari pejabat yang berwenang.